KabarUpdate24 – Berita Terbaru Hari Ini – 02 April 2026 | Camat di Dompu mengaku diperas 3 jaksa, Kajati NTB buka suara [titlebase] menjadi sorotan utama setelah pengakuan mengejutkan yang menguak praktik pemerasan di tingkat kepengurusan daerah. Pengakuan tersebut memicu gelombang reaksi publik dan menuntut transparansi serta tindakan tegas dari otoritas terkait.

Detail Pengakuan Camat di Dompu

Pada hari Senin, Camat Dompu secara terbuka menyatakan bahwa dirinya menjadi korban pemerasan yang melibatkan tiga orang jaksa. Menurutnya, tekanan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, menuntut agar sejumlah keputusan administratif dipengaruhi demi kepentingan pribadi jaksa-jaksa tersebut.

Latar Belakang Kasus

Menurut saksi mata, camat tersebut telah menerima ancaman baik secara lisan maupun tertulis. Ia menolak untuk melanjutkan proses tanpa klarifikasi resmi, sehingga memutuskan untuk mengungkapkan fakta ini kepada media dan pihak berwenang.

Kajati NTB Buka Suara

Kajati NTB membuka suara terkait kasus ini dan menyatakan komitmen untuk menyelidiki tuduhan tersebut secara menyeluruh. Dalam pernyataannya, Kajati menegaskan bahwa integritas aparat penegak hukum harus dijaga dan bahwa setiap tindakan pemerasan akan ditindak tegas sesuai hukum.

Langkah Penanganan Awal

  • Pengumpulan bukti tertulis dan rekaman percakapan.
  • Wawancara dengan saksi yang berada di kantor Camat Dompu.
  • Pemeriksaan internal oleh tim independen yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Kronologi Kejadian

Pertama, pada awal bulan Mei, camat menerima panggilan dari salah satu jaksa yang menuntut perubahan keputusan perizinan. Kedua, pada pertengahan Mei, tekanan meningkat dengan pengiriman surat berbahasa resmi yang memaksa camat menyesuaikan kebijakan. Ketiga, pada akhir Mei, camat menghubungi atasan langsungnya dan melaporkan adanya pemerasan, yang kemudian memicu penanganan oleh Kajati NTB.

Dampak Terhadap Pemerintahan Lokal

Pengakuan camat tersebut menimbulkan keraguan publik terhadap independensi aparat penegak hukum di NTB. Masyarakat menuntut transparansi, sementara pejabat daerah berusaha menenangkan situasi dengan menjanjikan penyelidikan yang adil.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya mekanisme perlindungan bagi pejabat publik yang menjadi korban tekanan eksternal. Kajati NTB berjanji akan mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat perlindungan tersebut.

Reaksi Publik dan Media Sosial

Berbagai platform media sosial dipenuhi dengan komentar yang menuntut keadilan. Pengguna menyoroti bahwa Camat di Dompu mengaku diperas 3 jaksa, Kajati NTB buka suara [titlebase] harus menjadi contoh bagi lembaga lain untuk tidak menutup mata terhadap praktik korupsi.

Organisasi masyarakat sipil juga mengajukan petisi agar proses hukum berjalan cepat dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

Langkah Selanjutnya

Dalam minggu mendatang, diharapkan akan ada rapat koordinasi antara kantor Camat Dompu, Kajati NTB, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menentukan jalur hukum yang tepat. Pemerintah provinsi NTB berjanji akan menyediakan dukungan penuh bagi proses penyelidikan.

Jika tuduhan terbukti, tiga jaksa yang terlibat dapat dikenai sanksi disiplin dan pidana sesuai dengan undang‑undang yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat kuat bahwa integritas pejabat publik harus selalu dijaga.

Advertisement — 300×250